Tuesday, February 1, 2011

[Milis_Iqra] Perbandingan Sistem Pemerintahan Monarki, Demokrasi dan Islam

Perbandingan Sistem Pemerintahan Monarki, Demokrasi dan Islam

Oleh: AnneAhira.com

Sistem pemerintahan apapun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-
masing. Berikut ini merupakan perbandingan sistem pemerintahan
monarki, sistem pemerintahan demokrasi, dan sistem pemerintahan Islam.
Sistem Monarki
Sistem ini mengultuskan sebuah keluarga untuk mendominasi semua orang
yang "terjebak" dalam lingkup kerajaan. Entah cakap atau tidak,
seorang keturunan raja berhak memerintah. Jaminan keadilan sosial bagi
rakyat juga sangat lemah karena raja terbiasa untuk melindungi
kepentingan keluarga atau orang-orang yang menyokongnya daripada
rakyat. Belum lagi, hak rakyat yang sangat terbatas. Mereka yang lahir
dari kalangan rakyat biasa akan selamanya berada di bawah. Menjadi
rakyat seolah sama dengan takdir Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.
Marilah sejenak kita flashback ke era 1980-an. Ketika itu banyak orang
yang ingin pergi mengadu nasib ke Brunei. Brunei adalah negara favorit
untuk dikunjungi. Bukan lantaran panorama atau kulinernya yang enak
melainkan karena gembar-gembornya besarnya penghasilan yang bisa
didapat di Negara tersebut.
Brunei memiliki semboyan "Selalu menuruti arahan Tuhan" dengan lagu
kebangsaan "Allah Peliharakan Sultan". Ibu kota Brunei adalah Bandar
Seri Begawan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar negara.
Sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah Monarki Mutlak Islam dan
dipimpin oleh seorang Sultan Hassanal Bolkiah.
Kepemimpinan sultan sudah ada sejak abad ke 14 dan akan terus
diturunkan dari generasi ke generasi. Luas Negara kerajaan Brunei
sekira 5.765 km2 dan memakai mata Brunei dollar (BND) yang setara
dengan dolar Singapura.
Brunei adalah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Tepatnya di
utara Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Brunei sebenarnya
adalah negara tua di antara kerajaan-kerajaan Melayu. Brunei terkenal
makmur dan sangat ketat dalam menerapkan syariat Islam, baik untuk
pembangunan internal karakter di bidang pemerintahan maupun sosial
kemasyarakatan.
Brunei menolak bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, Malaysia
dan membentuk sebuah negara merdeka. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan
Britania Raya menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan.
Dan tepat pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil memperoleh
kemerdekaan.
Sebagian Kecil Raja-Raja Brunei
• Sultan Omar Ali Saifuddien
• Sultan Muhammad Tajuddin
• Sultan Muhammad Jamalul Alam
• Sultan Muhammad Kanzul Alam
• Sultan Muhammad Alam
• Sultan Omar Ali Saifuddin II
• Sultan Abdul Momin
• Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin
• Sultan Muhammad Jamalul Alam II
• Sultan Ahmad Tajuddin
• Sultan Omar 'Ali Saifuddien III
• Sultan H. Hassanal Bolkiah (1967-kini)
Iklim di Brunei mirip-mirip dengan Indonesia, iklimnya tropis dengan
suhu lembab, sinar matahari cukup, dan hujan lebat sepanjang tahun.
Saat ini, sektor minyak bumi dan gas masih menjadi sumber ekonomi
bidang perdagangan. Budaya Brunei memang budaya Melayu dan memiliki
pengaruh kuat dari Islam.
Jalur penerbangan pesawat dari Brunei sangat padat. Royal Brunei
Airlines menerapkan terbang non-stop langsung ke tujuan Asia-Pasifik
Timur Tengah, dan negara Eropa melalui London dan Frankfurt.
Hebatnya lagi katanya, Brunei bebas dari malaria dan penyakit tropis
lainnya, jauh dari ancaman bencana alam dan gempa bumi. Lantaran
geografisnya memang tidak berada di wilayah yang rawan bencana. Negara
ini juga memberi jaminan sosial kepada warganya. Tindak kejahatan di
Brunei sangat rendah.
Visi utama Brunei di tahun 2011 adalah menjadi "jantungnya Asia
Tenggara."

Keuntungan sistem monarki adalah mudahnya pengaturan pemerintahan
karena keputusan ada di satu tangan. Seorang raja cukup meminta
petunjuk dari penasihat tanpa perlu takut dimakzulkan oleh dewan
musyawarah tertentu. Sayangnya, dengan keistimewaan ini, biasanya ada
saja keluarga kerajaan yang haus kuasa. Lalu, ia mengudeta raja yang
berkuasa, lagi-lagi korbannya rakyat biasa.
Sistem Demokrasi
Dengan dalih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sistem
demokrasi dianggap sebagai lawan dari monarki. Jika dalam monarki raja
adalah representasi Tuhan, dalam demokrasi tidak demikian halnya.
Pemimpin negara bekerja berdasarkan amanat rakyat. Selain itu, jika
menganut paham trias politica (eksekutif, yudikatif, dan legislatif),
kekuasaan pemimpin negara lebih dibatasi lagi. Ia bisa sewaktu-waktu
dimakzulkan oleh dewan musyawarah rakyat. Pada praktiknya, negara
demokrasi biasanya justru mencederai demokrasi itu sendiri.
Jarang ada Pemilu bersih yang benar-benar membuat rakyat bebas memilih
calon perwakilannya. Biasanya, baik calon perwakilannya, bahkan kadang
calon pemimpin negara, dipilih oleh partai yang sudah melakukan deal
politik tertentu. Kalau tidak, dipilih berdasarkan kepentingan partai
yang jauh dari kepentingan rakyat. Pembagian kekuasaan juga pada
akhirnya lebih mirip pada pembagian kue partai-partai tertentu agar
semua senang, sementara rakyat tidak diperhatikan.
Pengertian demokrasi menurut para ahli telah beberapa kali dirumuskan.
Demokrasi sendiri awalnya diterapkan pada negara-kota Yunani Kuno.
Yang berlaku di sini adalah demokrasi langsung; hak membuat keputusan
politik dijalankan secara langsung oleh semua warga negara yang
bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Demokrasi di Yunani Kuno tersebut sekaligus mencederai arti demokrasi
karena pada saat dicetuskan bahwa kekuasaan dimunculkan dari rakyat,
demi rakyat, dan untuk rakyat, saat itu pula tidak semua rakyat negara-
negara kota di Yunani Kuno mendapatkan hak setara. Pedagang asing dan
budak belian tidak dianggap sebagai rakyat.
Otomatis, yang diakui sebagai rakyat, warga negara yang berhak
menyuarakan pendapat, adalah orang-orang "merdeka", orang-orang lokal.
Meskipun demikian, gagasan demokrasi ini menjadi titik tolak paham
kekuasaan semesta yang berkembang di kemudian hari.
Pemerintahan Demokratis
Seorang ahli sejarah Inggris, Lord Action, pernah berkata bahwa,
"manusia yang mempunyai kekuasaan, cenderung menyalahgunakan kekuasaan
tersebut. Manusia yang kekuasaannya tak terbatas, mutlak salahnya".
Dari titik inilah kemudian diupayakan demokrasi konstituonal;
pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas
kekuasaannya dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap
warga negaranya. Demokrasi konstituonal ini berkembang pada akhir abad
19. Tentu pembagian kekuasaan inilah yang disebut trias politica. Ada
kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Nilai-Nilai Demokrasi
Henry B. Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960)
menjelaskan tentang sistem politik yang demokratis.
Menurutnya, sistem politik akan berlangsung dengan demokratis jika
kebijaksanaan umum (keputusan negara atau lembaga dalam sebuah sistem
politik) ditentukan atas dasar mayoritas (yang lebih banyak) oleh
perwakilan rakyat yang diawasi secara ketat oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik.
Henry B. Mayo juga menyebutkan adanya 6 nilai demokrasi. Nilai-nilai
tersebut adalah:
1. Menyelesaikan permasalahan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam sebuah
masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum.
5. Mengakui adanya keanekaragaman (perbedaan) dan menganggapnya wajar.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Kritik Terhadap Demokrasi
Beberapa pihak mengkritik prinsip mayoritas yang dianut demokrasi.
Dengan prinsip demikian, sebenarnya tidak ada hak bagi kaum minoritas
untuk menyampaikan gagasan karena kalaupun gagasan mereka dilontarkan,
mereka membutuhkan banyak suara untuk mendukung gagasan tersebut.
Padahal, biasanya kaum mayoritas, di mana pun berada, akan
melanggengkan kekuasaannya dan meminimalisasi adanya upaya "pembalikan
keadaan" oleh kaum minoritas.
Sistem Islam
Sistem Islam menggabungkan agama dengan politik. Jika pengetahuan
Barat memisahkan kedua hal ini, Islam justru menggabungkannya.
Sebenarnya, efek penggabungan agama dan politik ini luar biasa jika
berada di tangan orang yang benar. Misalnya, dalam Islam tidak ada
monopoli. Jadi, jika sebuah negara didasarkan pada Islam,
kesejahteraan semesta terjamin dan orang atau perusahaan yang cuma
ingin menangguk untung tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas
dipastikan tidak akan hidup. Kemungkinan, pascademokrasi, sistem
Islamlah yang akan menjadi alternatif terakhir bagi negara-negara di
dunia.
Berbicara tentang demokrasi menurut Islam, kita perlu menyamakan
persepsi tentang arti demokrasi itu sendiri. Jika pemerintahan yang
demokratis hanya diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari
rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat, sebenarnya Islam sangat kaya
dengan konsep kesetaraan warga dalam sebuah komunitas yang kita kenal
dengan sebutan "umat".
Tapi, jika pemerintahan demokratis dikaitkan dengan dikotomi Barat dan
Timur atau dikaitkan dengan pengembangan demokrasi pada masa awal
demokrasi di Yunani Kuno, dapat dikatakan bahwa Islam jauh melebihi
demokrasi tersebut.
Demokrasi Menjelang Islam
Islam adalah agama yang sangat berkaitan dengan praktik. Oleh
karenanya, untuk mencari contoh dalam Islam, kita bisa melihat pada
kejadian-kejadian di sekitar masa hidup Nabi Muhammad saw. Belasan
tahun menjelang kenabiannya, Muhammad menghadapi keadaan yang sangat
sulit.
Pada zaman yang dikenal dengan zaman Jahiliyyah (kebodohan), suku-suku
Arab sangat suka meminum arak lima kali sehari, berperang kecuali
dalam empat bulan suci, meremehkan wanita, dan menyerang suku-suku
yang lemah.
Beberapa orang, termasuk Muhammad pada usia 25 tahun, memutuskan untuk
mendirikan kelompok bernama Akhdar (Hijau) yang bertugas untuk
melindungi perempuan dan suku-suku lemah di Arab yang sering
dianiaya.
Prinsip Akhdar adalah menolong orang-orang yang tertindas;
mengembalikan hak-hak mereka selama tetes air terakhir masih ada di
lautan. Jika anggota Akhdar tidak mampu menegakkan keadilan tersebut,
mereka akan mengganti kerugian korban-korban intimidasi "para
penguasa" tadi dengan harta mereka. Terobosan yang dilakukan Akhdar
saat itu dapatlah menjadi cikal bakal penerapan demokrasi di tanah
Arab.
Demokrasi di Madinah
Selanjutnya, ketika Islam sudah berdiri di Madinah, Nabi Muhammad saw
memperkenalkan konsep umat dalam artian yang melebihi pola pikir orang
Arab pada zamannya. Kesatuan umat digunakan agar semua orang
menerapkan prinsip berpasrah diri kepada Allah, yang sesungguhnya
disebut dengan Islam.
Sebelum kemudahan orang berpasrah diri ini terwujud, umat belum
terbentuk. Oleh karena itu, terdapat ayat "Orang-orang beriman itu
sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu
mendapat rahmat." (Q.S. Al-Hujurat:10) atau hadis "umat Islam itu
bagaikan sebuah gedung. Pilar yang satu memperkokoh dan memperkuat
pilar yang lain".
Dengan konsep umat ini, nyatanya semua orang menjadi setara karena
yang menjadi keunggulan hanyalah masalah keimanan; dan keimanan hanya
diketahui Allah. Konsep ini membuat konsep kepemimpinan tunggal sebuah
"kepala" suku, hak suku besar menghancurkan suku lemah, menjadi
lenyap.
Nabi sendiri dalam memimpin lebih cenderung pada sistem anarki (tidak
mengenal pusat, an = tidak, dan arche = pusat) yang benar-benar
menjadi patokan demokrasi sesungguhnya.

--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125

Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63

Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-

No comments:

Post a Comment