http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/dpr-mati-rasa-terhadap-kritik-rakyat/
Jumat, 29 Oktober 2010 13:44
DPR Mati Rasa terhadap Kritik Rakyat
OLEH: NINUK CUCU SUWANTI
Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah mati rasa terhadap kritik rakyat terkait studi banding ke luar negeri.
Oleh karena itu, Ketua DPR Marzuki Alie perlu segera membenahi mekanisme kunjungan sehingga citra institusi DPR terselamatkan.
Demikian dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyikapi ulah Komisi V ke Italia kepada SH di Jakarta, Kamis, (28/10). "Perilaku anggota DPR yang tetap ngotot pergi studi banding ke luar negeri dan tak mengindahkan kritik dari rakyat itu mengartikan anggota Dewan sudah mati rasa dengan kritik publik," tegas Burhanuddin Muhtadi.
Menurutnya, pemimpin DPR dan fraksi-fraksi bisa bersikap tegas terhadap perilaku anggota Dewan itu. Caranya dengan mengatur ulang mekanisme yang lebih transparan soal kunjungan studi banding ke luar negeri dalam rapat paripurna. Di rapat paripurna tersebut, setiap anggota DPR harus mengemukakan alasan pilihan negara, anggaran, termasuk meminta pertimbangan pengamat hingga uji publik. Kebijakan ini pun harus segera direalisasikan guna menyelamatkan citra DPR.
"Ini demi menyelamatkan institusi. Kalau tidak, itu artinya bukan hanya legitimasi anggota DPR yang bangkrut, tapi pemimpin DPR dan fraksi juga sudah berkontribusi untuk membuat citra DPR merosot," katanya. Dengan mekanisme baru itu pula, anggota DPR yang mendapat izin sesuai mekanisme harus melaporkan hasil kunjungannya, termasuk anggaran secara tranparan. "Ini penting sebagai bentuk tanggung jawab anggota DPR dan pertanggungjawaban pada rakyat," imbuhnya
Dia menambahkan, perilaku anggota DPR yang kerap menjadikan alasan ke luar negeri sebagai dasar membahas RUU tidak berbanding lurus dengan hasil legislasi. Hingga kini, dari 70 target prolegnas, hanya delapan UU yang berhasil dilahirkan. Apalagi, jika dilihat, negara tujuan studi banding sangat mencerminkan tujuan pelesiran."Ini kan sama saja dengan menghina kecerdasan publik. Contohnya Komisi V yang ke Italia membahas RUU Rumah Susun. Kenapa mereka nggak ke Singapura atau Hong Kong? Kenapa mesti ke Italia? Ini cermin jelas bahwa anggota DPR hanya punya tujuan untuk pelesiran," paparnya.
Arogansi
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Warsito, berpendapat sebaiknya anggota DPR segera menghentikan tindakannya yang terkesan bagi-bagi jatah pelesiran. Jika tidak, anggota DPR membuktikan telah melakukan arogansi kekuasaan dengan semena-mena membodohi rakyat. "Mereka harus segera menghentikan perilaku seperti ini karena secara idealisme wakil rakyat yang bertugas di parlemen itu berjuang untuk kepentingan rakyat bukan membodohi rakyat," ujarnya
Ia pun mengatakan, DPR segera mengatur kembali mekanisme kunjungan studi banding. Salah satu caranya dengan mengatur kunjungan sesuai dengan skala prioritas yang melibatkan pemerhati dari kaum intelektual. Dengan demikian, target negara yang dituju anggota DPR memang sesuai dengan kebutuhan dalam kepentingan menghasilkan UU yang berkualitas. "Sebaiknya untuk target negara, DPR melibatkan pemerhati dari kaum intelektual untuk membantu bekerja berdasarkan skala prioritas," tutupnya. n
Legal Disclaimer: The information contained in this message may be privileged and confidential. It is intended to be read only by the individual or entity to whom it is addressed or by their designee. If the reader of this message is not the intended recipient, you are on notice that any distribution of this message, in any form, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message
Jumat, 29 Oktober 2010 13:44
DPR Mati Rasa terhadap Kritik Rakyat
OLEH: NINUK CUCU SUWANTI
Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah mati rasa terhadap kritik rakyat terkait studi banding ke luar negeri.
Oleh karena itu, Ketua DPR Marzuki Alie perlu segera membenahi mekanisme kunjungan sehingga citra institusi DPR terselamatkan.
Demikian dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyikapi ulah Komisi V ke Italia kepada SH di Jakarta, Kamis, (28/10). "Perilaku anggota DPR yang tetap ngotot pergi studi banding ke luar negeri dan tak mengindahkan kritik dari rakyat itu mengartikan anggota Dewan sudah mati rasa dengan kritik publik," tegas Burhanuddin Muhtadi.
Menurutnya, pemimpin DPR dan fraksi-fraksi bisa bersikap tegas terhadap perilaku anggota Dewan itu. Caranya dengan mengatur ulang mekanisme yang lebih transparan soal kunjungan studi banding ke luar negeri dalam rapat paripurna. Di rapat paripurna tersebut, setiap anggota DPR harus mengemukakan alasan pilihan negara, anggaran, termasuk meminta pertimbangan pengamat hingga uji publik. Kebijakan ini pun harus segera direalisasikan guna menyelamatkan citra DPR.
"Ini demi menyelamatkan institusi. Kalau tidak, itu artinya bukan hanya legitimasi anggota DPR yang bangkrut, tapi pemimpin DPR dan fraksi juga sudah berkontribusi untuk membuat citra DPR merosot," katanya. Dengan mekanisme baru itu pula, anggota DPR yang mendapat izin sesuai mekanisme harus melaporkan hasil kunjungannya, termasuk anggaran secara tranparan. "Ini penting sebagai bentuk tanggung jawab anggota DPR dan pertanggungjawaban pada rakyat," imbuhnya
Dia menambahkan, perilaku anggota DPR yang kerap menjadikan alasan ke luar negeri sebagai dasar membahas RUU tidak berbanding lurus dengan hasil legislasi. Hingga kini, dari 70 target prolegnas, hanya delapan UU yang berhasil dilahirkan. Apalagi, jika dilihat, negara tujuan studi banding sangat mencerminkan tujuan pelesiran."Ini kan sama saja dengan menghina kecerdasan publik. Contohnya Komisi V yang ke Italia membahas RUU Rumah Susun. Kenapa mereka nggak ke Singapura atau Hong Kong? Kenapa mesti ke Italia? Ini cermin jelas bahwa anggota DPR hanya punya tujuan untuk pelesiran," paparnya.
Arogansi
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Warsito, berpendapat sebaiknya anggota DPR segera menghentikan tindakannya yang terkesan bagi-bagi jatah pelesiran. Jika tidak, anggota DPR membuktikan telah melakukan arogansi kekuasaan dengan semena-mena membodohi rakyat. "Mereka harus segera menghentikan perilaku seperti ini karena secara idealisme wakil rakyat yang bertugas di parlemen itu berjuang untuk kepentingan rakyat bukan membodohi rakyat," ujarnya
Ia pun mengatakan, DPR segera mengatur kembali mekanisme kunjungan studi banding. Salah satu caranya dengan mengatur kunjungan sesuai dengan skala prioritas yang melibatkan pemerhati dari kaum intelektual. Dengan demikian, target negara yang dituju anggota DPR memang sesuai dengan kebutuhan dalam kepentingan menghasilkan UU yang berkualitas. "Sebaiknya untuk target negara, DPR melibatkan pemerhati dari kaum intelektual untuk membantu bekerja berdasarkan skala prioritas," tutupnya. n
No comments:
Post a Comment