Mengapa Negara ini dikuasai oleh penguasa yang zhalim? tentu tak luput
juga dari perilaku zhalim rakyatnya, secara umum, untuk itu marilah
kita perbaiki diri kita ke jalan yang sesuai dengan kehendak Allah
dalam menciptakan kita, agar ke depan kita bisa memperoleh keberkahan
dari Allah SWT dengan menjadikan negara ini menjadi baldhatun
thuyibatun wa rabbun ghofuur.
http://metronews.fajar.co.id/read/111258/10/keraton-yogya-merasa-dikerjai-
MINGGU, 05 DESEMBER 2010 | 01:13 WITA |
Share |
Keraton Yogya Merasa Dikerjai
Banyak Tanah Sultan Dicaplok Negara
JAKARTA -- Kesultanan Yogyakarta merasa keputusan pemilihan gubernur
lewat pemilihan hanya bagian dari upaya sistematis pemerintah pusat
mengerdilkan pihaknya. Selain menggerogoti kewenangan mengatur
masyarakat, aset keraton juga tak luput ikut dipangkas.
"Kami ini terus digerogoti. Tidak tahu kenapa kok jadinya seperti
ini," keluh Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo, saat
ditemui di kediamannya, Ndalem Joyokusuman, komplek keraton
Yogyakarta, Sabtu, 4 Desember.
Menurut dia, hingga saat ini, sudah banyak tanah kesultanan yang
beralih tangan. Di antaranya, Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta
yang terletak hanya sekitar 300 meter dari Keraton.
Menurut adik Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut, tanah seluas 43.585
meter persegi di sana merupakan bagian dari tanah kesultanan. "Tapi,
tanpa sepengetahuan dan pembicaraan dengan kami, ternyata tanah
tersebut sudah disertifikatkan atas nama sekretariat negara," katanya.
Istana tersebut dibangun saat Hamengkubuwono I berkuasa. Dan, sempat
dibangun ulang saat kesultanan dipegang Hamengkubuwono IX. Sebab,
seiring berakhirnya pendudukan Jepang, banyak bagian gedungnya ikut
dibawa pasukan Nippon waktu itu. "Kesultanan pula-lah yang membangun
ulang, yaitu HB IX," tambah Joyokusumo.
Tidak hanya Gedung Agung, tanah di bawah Benteng Vrederburg yang
berada tepat di depannya, juga sudah disertifikatkan atas nama
sekretariat negara. "Saya sudah mempersoalkan hal-hal seperti ini
lewat DPR, tapi tidak terlalu banyak ditanggapi," ungkap mantan
anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar tersebut.
Nasib sama juga terjadi pada tanah kesultanan yang ditempati
Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Tanah di sana sudah
diatasnamakan kementerian pendidikan. "Masih ada di beberapa lokasi
lain lagi. Sepertinya ini semua memang ada upaya gembosi Yogya," imbuh
pejabat keraton setara sekretaris negara tersebut.
Sebab, di sisi lain, ribuan hektare tanah kesultanan yang tersebar di
beberapa wilayah dalam Provinsi DIY, tetap belum bisa disertifikatkan
sampa sekarang. Selama ini, izin mendirikan bangunan di atas tanah
kesultanan hanya diproses oleh BPN dengan menggunakan surat
kekancingan. "Belum ada sama sekali yang bisa disertifikatkan," keluh
Joyokusumo.
Komitmen keistimewaan dalam hal agraria yang telah disepakati
pemerintah dan DPR dalam RUU Keistimewan Yogyakarta, menurut dia, juga
belum bisa menjadi jaminan masalah atas tanah kesultanan selama ini
akan bisa tuntas. Sebab, UU tersebut masih memerlukan aturan-aturan
turunan melalui peraturan pemerintah atau lainnya.
"Diakui atau tidak, kesultanan Yogya itu sudah banyak berkorban bagi
pemerintahan Indonesia sejak berdiri, tapi masih saja diperlakukan
seperti ini," keluh Joyokusumo.
Dia lantas mengungkapkan, bahwa jika seandainya Yogyakarta sudah ingin
merdeka dan terpisah dari RI, sebenarnya sudah bisa dilakukan dari
dulu. Pasca komitmen mendukung RI oleh HB IX sejak awal Indonesia
menyatakan merdeka, peluang Yogya untuk berdiri sendiri masih terbuka.
Yaitu, saat pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), pada 1949,
sebagai hasil perjanjian Meja Bundar Indonesia dan Belanda. Waktu itu,
menurut Joyokusumo, Sri Sultan sempat ditawari 10 raja yang tersebar
di beberapa wilayah nusantara untuk membentuk negara sendiri. "Dan,
Sultan mau dijadikan raja diraja atas kerajaan-kerajaan yang ada,"
ungkapnya.
Tapi, saat itu, Sri Sultan HB IX menolaknya. Sultan menyatakan akan
tetap komitmen menjadi bagian dari pemerintah Indonesia. "Wallahualam
bagaimana Indonesia sekarang, kalau Sultan saat itu menerima tawaran
menjadi raja diraja tersebut," ujarnya.
Menurut Joyokusumo, seharusnya fakta-fakta tersebut menjadi
pertimbangan pemerintah dan DPR dalam memutuskan status keistimewaan
DIY. Termasuk, keistimewaan dalam hal pemilihan gubernur dan wakil
gubernur.
Dia berharap, kebijakan yang disusun pemerintah pusat tidak sampai
melukai perasaan masyarakat Yogya. "Yogya itu jangan disamakan dengan
daerah istimewa atau daerah khusus lainnya. Keistimewaan kultur di
Yogya berbeda dengan Aceh, Jakarta, atau daerah yang lain," tandasnya
(jpnn)
--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment