Lingkungan atau Kemiskinan?
Senin, 13 Desember 2010 | 06:08 WIB
Oleh Arianto A Patunru
Being green is costly. Itu adalah ungkapan dalam diskusi tentang
pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Artinya kira-kira
adalah membangun ekonomi sekaligus menjaga lingkungan itu susah.
Apalagi bagi negara miskin: boro-boro melindungi lingkungan, menjamin
orang agar tidak kelaparan saja susah.
Anggapan itu yang ingin ikut diluruskan oleh konferensi "The
Environment of the Poor: Making Sustainable Development Inclusive" di
New Delhi, India, beberapa waktu lalu.
Populasi orang miskin cenderung terkonsentrasi di daerah
terpinggirkan: wilayah kumuh, lahan gersang, lokasi rentan banjir, dan
sebagainya. Saat ini upaya pemberantasan kemiskinan di Asia dan
Pasifik menunjukkan cukup banyak kemajuan. Namun, pada saat kemiskinan
dalam dimensi sosial dan pendapatan menurun, kemiskinan lain cenderung
meningkat: kemiskinan lingkungan.
Ancaman dampak negatif dari perubahan iklim juga ikut mempersulit
upaya pengentasan orang miskin. Kebanyakan negara miskin berorientasi
rural dan pertanian tradisional, maka sangat rentan dengan perubahan
iklim. Tanpa antisipasi dan mitigasi yang tepat, kemiskinan bisa malah
bertambah.
Kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting. Saat
ini ia masih diasosiasikan dengan pedesaan (rural), pertanian dan
informal. Di samping itu, kemiskinan nonmoneter (akses pada sanitasi,
air bersih, dan lain lain) lebih parah ketimbang kemiskinan moneter.
Isu ini sudah banyak dibahas dan kebijakan penanganannya juga
memperlihatkan kemajuan. Namun, hubungan kemiskinan dengan lingkungan
masih belum banyak dibicarakan.
Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi karbondioksida
terbesar. Sebagian besar emisi datang dari sektor kehutanan. Laju
deforestasi di Indonesia masih sangat tinggi, sementara negara-negara
seperti China, India, dan Vietnam menunjukkan reforestasi.
Komitmen Indonesia
Maka, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 26-41 persen emisinya
sebelum 2020. Penurunan emisi bukan hanya untuk kepentingan dunia,
tetapi lebih untuk kepentingan Indonesia sendiri. Pertanian (termasuk
kehutanan) adalah sektor yang mengeluarkan emisi besar. Namun, ia juga
tempat bergantung banyak orang miskin.
Mengurangi ketergantungan ekonomi kepada sektor pertanian tanpa
mekanisme realokasi bisa menimbulkan beban tambahan. Deforestasi
adalah pengurangan jumlah sumber daya alam neto. Artinya, ia tidak
berkelanjutan: akses generasi mendatang atas kesempatan ekonomi yang
sama dengan generasi sekarang akan terancam. Hal sama terjadi di
sektor pertambangan.
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus (dan bisa) dilakukan.
Kita bisa muncul dengan daftar jawaban yang sangat panjang. Namun
secara realistis dan dalam jangka pendek kita hanya bisa melakukan
beberapa hal. Maka prioritisasi menjadi penting sekali. Isu
pembangunan yang mengemuka saat ini adalah kemiskinan. Beberapa studi
(misalnya McCulloch et al, 2007) menunjukkan bahwa salah satu jalan
keluar dari kemiskinan di Indonesia adalah dengan membantu migrasi
pekerja dari sektor pertanian dan informal ke sektor non-pertanian dan
formal. Di sini faktor yang penting adalah fleksibilitas pasar kerja.
Tingkat kemiskinan juga menunjukkan disparitas regional dan dikotomi
desa-kota (rural-urban). Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan
mempunyai tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Namun,
tempat lain, terutama di bagian timur, memiliki tingkat kemiskinan
yang tinggi. Tingkat kemiskinan rural mencapai 17,4 persen dan urban
10,7 persen. Kesenjangan ini bahkan lebih parah pada dimensi
kemiskinan nonmoneter. Di sini faktor yang penting berhubungan dengan
konektivitas regional serta desa-kota: infrastruktur.
Kemudahan bermigrasi—baik pekerja maupun transportasi barang—antar
sektor akan membantu pengurangan jumlah kemiskinan, karena akses bagi
mereka yang miskin pada kesempatan ekonomi makin terbuka. Maka, beban
pada sumber daya alam tak terbarukan seperti hutan dan tambang juga
berkurang sehingga emisi karbondioksida bisa lebih dikendalikan.
Saat ini sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang masih rendah.
Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja relatif banyak. Ekspor
Indonesia masih bergantung pada komoditas primer. Di sini ada peran
penting dari sistem logistik terutama infrastruktur. Dibanding
komoditas primer, komoditas manufaktur harus berhadapan dengan biaya
logistik dengan frekuensi lebih tinggi. Infrastruktur yang buruk
menimbulkan disinsentif yang secara tak langsung mengalihkan kegiatan
produksi dari sektor penyerap tenaga kerja ke sektor yang lebih
bertopang modal.
Membangun infrastruktur
Tentu pembangunan infrastruktur adalah hal yang kompleks, termasuk
pendanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah perbaikan
pada struktur APBN. Saat ini alokasi untuk subsidi mencapai hampir Rp
200 triliun, atau 2,5 persen dari PDB—lebih besar daripada defisit
APBN. Sebagian besar subsidi diarahkan untuk konsumsi energi (BBM dan
listrik); jumlahnya melebihi pengeluaran untuk infrastruktur. Selain
praktik anggaran seperti ini tidak produktif, ia juga membawa dampak
buruk terhadap lingkungan.
Murahnya konsumsi energi berbasis fosil (berkat subsidi) menyebabkan
insentif untuk investasi pada energi terbarukan menjadi sangat kecil.
Produknya tak akan mampu bersaing dengan produk energi yang disubsidi.
Selain itu, dengan alokasi begitu besar untuk subsidi, kesempatan
membangun infrastruktur dengan lebih baik juga tak dapat dimanfaatkan
dengan optimal, sehingga migrasi antarsektor dan antarwilayah menjadi
terhambat. Maka, masalah kemiskinan dan lingkungan tak dapat ditangani
dengan baik.
Dalam jangka pendek mungkin ada hubungan substitusi (saling
meniadakan) antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Namun, ia akan berubah menjadi komplementer dalam jangka lebih panjang
jika ada upaya berkelanjutan—gradual sekalipun—untuk menginternalkan
eksternalitas lingkungan.
Salah satu upaya itu adalah dengan mulai menyadari bahwa praktik
subsidi pada konsumsi energi berbasis fosil justru mendistorsi
insentif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan; pembangunan
inklusif yang mampu memberi akses lebih besar bagi orang miskin untuk
keluar dari kemiskinan.
Arianto A Patunru Direktur LPEM FE UI
--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment