Jelas laporan ini adalah tidak valid dan tidak adil.karena yg melanggar ini adalah bukan masyarakat jabar akan tetapi mereka2 yg tidak mengindahkan aturan yg telah dibuat bersama pemerintah atau aturan aturan tidak tertulis tentang menjaga keharmonisan lingkungan.salah satu contoh adalah kebiasaan hkbp mendirikan rumah ibadah tanpa izin dan mengganggu keharmonisan lingkungan seperti kasus di ciketing bekasi.
Apabila pemerintah di minta tegas sebaiknya pemerintah memang harus tegas kepada siapa saja yg melanggar termasuk diantaranya kepada kelompok yg mendirikan rumah ibadah tanpa izin. Agar masyarakat tidak mengambil langkah sendiri dalam melakukanya.sehingga bila aparat tegas warga jabar tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Begitu juga dgn warga ahmadiyah agar segera dibubarkan guna tidak memicu konflik yg berkalanjutan.
Salam damai dari jabar
Sent from BlackBerry® on 3
JAKARTA, KOMPAS.com — Moderate Muslim Society melaporkan, Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebagai wilayah tertinggi dalam aksi intoleransi.
"Dari 81 kasus intoleransi, lebih dari separuhnya, yakni 49 kasus atau 61 persen, terjadi di wilayah ini," kata Zuhairi Misrawi, Ketua Moderate Muslim Society (MMS) dalam Laporan Toleransi dan Intoleransi tahun 2010 di Aula Paramadina Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2010).
Dari data MMS, aksi intoleransi tahun 2010 meningkat 4 kali lipat dari tahun 2009 yang berjumlah 11 kasus menjadi 49 kasus. Kasus intoleransi yang terjadi di Jawa Barat sebagian besar terjadi di Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan.
"Di Bekasi, semua korban kasus intoleransi adalah kalangan Kristiani, berupa penghalangan kegiatan ibadah, penyegelan rumah ibadah, dan penyerangan terhadap jemaat HKBP. Sementara di Bogor, dari 10 kasus, 7 kasus juga menimpa kalangan Kristiani terkait masalah gereja. Di Garut dan Kuningan semua korban adalah kelompok Ahmadiyah," kata Zuhairi.
Aksi intoleransi yang meningkat eskalasinya, kata Zuhairi, disebabkan adanya pembiaran dari pemerintah daerah terhadap tindakan intoleransi di Jawa Barat. "Diakui juga bahwa ada peningkatan kelompok yang mengutamakan kekerasan di Jawa Barat. Kelompok ini mesti diajak berdialog untuk memahami kemajemukan," ujarnya.
Selain itu, menurut Zuhairi, masyarakat di Jawa Barat dinilai memiliki kesadaran bernegara yang rendah. Ia mengatakan, kunci dari masalah ini adalah pemerintah harus berlaku tegas terhadap para pelaku kekerasan.
"Ketika ketidaktegasan pemerintah terus berjalan, akan ada kecurigaan di tengah masyarakat bahwa kelompok ekstrem ini sengaja dipelihara oleh pemerintah," ujarnya.
F a i z a l
--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
No comments:
Post a Comment