Negara Kebohongan
Negara ini tak bisa dipimpin oleh kebohongan. Sekali kita menggunakan
kebohongan sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan,
manipulasi dan destruksi menjadi tak terelakkan sebagai praktek
memimpin. Hasil akhir tindak kebohongan ini adalah pengabaian rakyat
dan ketidakpercayaan secara berkelanjutan.
Kasus Gayus Tambunan memperlihatkan secara terang benderang bahwa
darah dan tulang negara ini tidak lagi merah dan putih, melainkan
hitam di sekujur tubuhnya. Kita tidak tahu lagi pihak mana yang bisa
dipercaya, karena seluruh rangkaian kasus ini dan usaha penanganannya
penuh dengan rekayasa kebohongan.
Dengan kebohongan dan korupsi sebagai pilar utama negara, setiap usaha
memperjuangkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
seperti menegakkan benang basah. Kehidupan publik tidak memiliki
landasan untuk bisa saling percaya. Tiap warga berlomba mengkhianati
negara dan sesamanya; rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan
keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tidak mampu
meredam penyalahgunaan kekuasaan.
Krisis multidimensi membayangi kehidupan negeri. Sejak 1952, Soekarno
telah mengingatkan tentang lima macam krisis yang bisa mematikan
perkembangan demokrasi. Pertama, krisis politik, yang membuat banyak
orang tidak percaya lagi kepada demokrasi. Kedua, krisis alat-alat
kekuasaan negara. Ketiga, krisis cara berpikir dan cara meninjau.
Keempat, krisis moral. Kelima, krisis gejag (kewibawaan otoritas).
Kelima macam krisis itu seakan berdaur ulang memaguti kehidupan
negeri. Bertahun-tahun pemerintahan demokratis diperjuangkan dengan
keringat dan darah. Namun, ketika kesempatan itu diraih, politik tak
berkhidmat bagi kepentingan orang banyak; aparatur negara gagal
menegakkan hukum dan ketertiban; politisi dan pejabat negara miskin
visi dan wawasan; perilaku politik dan birokrasi tercerabut dari
moralitas seperti terpisahnya air dengan minyak; adapun orang-orang
yang menggenggam otoritas justru berlomba menghancurkan gejag.
Mengenai musabab krisis, Soekarno mengingatkan untuk tidak begitu
mudah mengalamatkan semua itu pada kehidupan perekonomian yang belum
beres. "Lihatlah pada waktu pendudukan Jepang. Adakah satu waktu di
dalam sejarah kita belakangan ini yang perekonomian kita lebih kocar-
kacir, lebih morat-marit, lebih berantakan daripada di zaman
pendudukan Jepang itu?"
Lagi pula, perekonomian para pejabat negara sekarang ini tidak bisa
dikatakan serba-kekurangan. Tidak ada alasan untuk terus mengeluh.
Bukankah gaji dan aneka tunjangan terus dilambungkan tanpa rasa malu
di sela-sela memburuknya perekonomian rakyat?
Alhasil, pokok masalahnya bukanlah kekurangan, melainkan tidak
dikuasainya bahasa terpenting pejabat publik, yakni "amanah". Tanpa
sifat amanah, pejabat negara didominasi oleh para pemimpin yang
munafik: apabila berkata, mereka berdusta; apabila berjanji, mereka
ingkar; dan apabila dipercaya, mereka berkhianat.
Usaha pemulihan krisis negara ini harus menyentuh simpul terlemah,
yang menjadi pangkal kemerosotan sekaligus kunci pertobatan. Mengikuti
resep pemulihan Nabi Muhammad, dalam jalan pertobatan hal-hal negatif
masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan "kebohongan". Celakanya,
pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.
Di negara ini, kebohongan koruptif bukan saja telah menjelma menjadi
kategori moral tersendiri, melainkan juga menjadi pilar utama negara.
Kebohongan itu kini memperoleh mantelnya dalam mistik proseduralisme
yang mengabaikan esensi. Dalam meloloskan berbagai undang-undang yang
mengabaikan nalar publik, dalam absurditas pengucuran dana kepada Bank
Century, dan dalam pembiaran terhadap para penjarah keuangan negara,
otoritas terkait kerap menutupi kebohongannya dengan dalih yang sama,
"sudah sesuai dengan prosedur".
Kini, para pejabat negara sedang beradu siasat untuk menyempurnakan
negeri ini menjadi negeri kebohongan. "Korupsi setiap pemerintahan,"
kata Montesquieu, "selalu dimulai dengan korupsi terhadap prinsip dan
aturan permainan." Kebohongan memperoleh akarnya pertama kali justru
ketika aturan bisa dikorup setiap saat demi pragmatika politik.
Keterbukaan pemerintahan tidak cukup dengan keterbukaan
proseduralisme. Kita memerlukan proses penyingkapan yang lebih dalam,
dalam kemampuan untuk menjangkarkan kepentingan pada nilai. Bahwa
kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang harus diemban secara
bertanggung jawab, bukan saja melalui akuntabilitas prosedural,
melainkan juga akuntabilitas di hadapan Tuhan. Kalaupun pejabat bisa
membohongi rakyat lewat selubung prosedur, mereka tidak akan bisa
lolos dari pengawasan Yang Maha Menyaksikan.
Saatnya semua kalangan berdiri melawan kebohongan. Kebenaran segera
datang dan kebohongan akan sirna, dan sesungguhnya kebohongan itu
pasti akan binasa!
Yudi Latif
Cendekiawan muslim
[Perspektif, Gatra Nomor 12 Beredar Kamis, 27 Januari 2011]
--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment