Oleh: Musthafa Abd Rahman
MEMBACA geliat revolusi Arab ibarat membuka lembaran buku yang masih
jauh dari selesai. Terlalu dini menilai secara hitam putih bagaimana
bentuk akhir bangunan dari hasil revolusi itu.
Namun, nilai-nilai yang menjadi fondasi bangunan itu sudah bisa
terbaca karena diusung para pemuda revolusioner ketika mereka turun ke
jalan. Nilai-nilai itu adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan
keadilan sosial. Nilai-nilai itu pula yang sejak lama diinginkan Barat
berkembang di dunia Arab, khususnya setelah tragedi serangan teroris
pada 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).
AS meluncurkan program Greater Middle East pada tahun 2002, yang
intinya adalah demokratisasi di Timur Tengah. Namun, program itu
gagal. Kini, AS dan Barat kembali menemukan momentum seiring
meletusnya revolusi Arab karena ada titik temu nilai-nilai yang
diperjuangkan dan apa yang ingin ditanamkan Barat di dunia Arab.
Dari sini bisa dibaca mengapa dunia Barat—khususnya AS—menggebu-gebu
mendukung revolusi Tunisia dan Mesir, yang dilanjutkan Libya, Yaman,
dan Suriah. Terjawab pula mengapa AS dan dunia Barat mencampakkan
begitu saja sekutu terdekat mereka yang selama ini menjadi bumper
kepentingan AS di Timur Tengah, seperti mantan Presiden Mesir Hosni
Mubarak, mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, dan Presiden
Yaman Ali Abdullah Saleh.
Dengan kata lain, AS dan dunia Barat memilih memihak revolusi yang
digalang rakyat, meskipun kepentingan-kepentingan mereka belum tentu
terakomodasi pascarevolusi itu.
Jangka panjang
AS dan Barat tampaknya berkeyakinan, kepentingan mereka menerapkan
nilai-nilai demokratisasi di dunia Arab pasti terakomodasi dalam
jangka panjang. Mereka siap berkorban dan menerima realitas jika
kepentingan mereka tak terakomodasi dalam jangka pendek.
Indikasi ke arah itu mulai terbaca. Hasil jajak pendapat Pusat Kajian
Politik dan Strategi Al Ahram di Mesir, awal April, dengan 2.000
responden yang dimuat harian Al Ahram, Jumat (22/4), menunjukkan,
Ikhwanul Muslimin (IM) akan didukung 56 persen suara pada pemilu
parlemen September nanti.
Koalisi Revolusi mendapat 22 persen, Partai Mesir Bebas 6 persen, dan
partai liberal Wafd hanya 4 persen.
Hasil itu memperlihatkan, perolehan suara IM jauh lebih tinggi dari
yang diprediksi pengamat, yakni sekitar 20 persen hingga 30 persen
saja. Jika dalam lima bulan ini tak ada perubahan signifikan, IM bisa
membentuk pemerintahan sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai
lain.
Dalam jajak pendapat yang sama, kandidat IM dalam pemilu presiden,
Hossam Abu Al Futuh, mendapat 20 persen suara. Perolehan suara itu
hanya bisa disamai Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mousa. Kandidat
lain, mantan Direktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohamed
El Baradei, hanya mendapat 12 persen. Artinya, popularitas IM cukup
tinggi, baik dalam pemilu parlemen maupun presiden.
Dari Tunisia diberitakan, popularitas gerakan Islam Nahdah meningkat
tajam. Jika gerakan itu berubah menjadi partai, mereka diprediksi bisa
memenangi pemilu akhir Juli atau setidaknya mendapat suara signifikan.
Hasil sementara revolusi yang mengunggulkan kelompok Islam di Mesir
dan Tunisia itu membuat AS, Eropa, dan Israel harus siap kehilangan
hubungan erat dengan pemerintah kedua negara pasca-pemilu.
Meniru Turki
Tentu AS dan Barat menginginkan skenario Mesir, Tunisia, dan negara
Arab lain meniru sikap Pemerintah Turki. Partai Keadilan dan
Pembangunan (AKP) yang berbasis Islam pimpinan Recep Tayyip Erdogan
tidak menyeret negara itu berkonfrontasi dengan Barat.
Terlepas siapa yang memerintah Mesir dan Tunisia pasca-pemilu, yang
terpenting adalah lingkungan politik demokratis di dunia Arab. Dalam
lingkungan politik demokratis, opini umum menjadi barometer pemerintah
mengambil keputusan.
AS dan Barat pun harus mengubah pendekatan dan berkomunikasi dengan
masyarakat sipil, media massa, serta parlemen yang menentukan opini
umum di dunia Arab. Mereka tak bisa lagi seenaknya mengambil keputusan
tidak populer yang merugikan kepentingan dunia Arab, baik politik,
ekonomi, maupun sosial-budaya.
Ambil contoh kasus isu Palestina. Israel tak bisa lagi menyerang Jalur
Gaza seperti pada akhir tahun 2008, menyerang Tepi Barat pada 2002,
atau menyerang Lebanon seperti tahun 2006 dan 1982. Jika Israel berani
menyerang Palestina atau Lebanon secara langsung, mereka harus
menanggung risiko memburuknya hubungan dengan Mesir.
Opini umum di Mesir tak akan tinggal diam melihat serangan brutal
Israel ke wilayah Arab lain. Penguasa di Mesir akan mengambil
keputusan sesuai dengan tuntutan rakyatnya. Penguasa Mesir bisa saja
membatalkan kesepakatan damai Camp David tahun 1979 dengan Israel jika
rakyat Mesir menghendaki pembatalan itu.
Risiko semacam itu harus diperhitungkan Israel, AS, dan Barat.
Lihatlah kasus serangan Israel pada misi Flotilla Gaza tahun 2010,
yang membuat hubungan Turki-Israel merenggang. Pemerintah Turki yang
terpilih secara demokratis tak bisa menihilkan tuntutan rakyat yang
mengecam keras tindakan Israel tersebut.
Maka, kondisi politik demokratis akan menciptakan suasana lebih sehat
dan rasional di Timur Tengah. Semua pihak akan diuntungkan oleh
kondisi lingkungan yang demokratis itu. Khususnya dalam isu solusi
Palestina, ini bisa lebih berdampak positif di tengah lingkungan yang
demokratis.
Bahrain
Meski demikian, ada catatan tersendiri dalam kasus Bahrain yang juga
dilanda aksi unjuk rasa menuntut reformasi terakhir ini. AS dan Barat,
bahkan dunia Arab, tampak memiliki standar ganda dalam kasus Bahrain.
Isu Bahrain sesungguhnya tidak berhenti pada masalah pertarungan
mazhab (penguasa bermazhab Sunni dan mayoritas rakyat bermazhab Syiah)
yang cukup sensitif, tetapi ketidakpercayaan AS terhadap kaum Syiah.
AS mengambil pelajaran dari revolusi Iran tahun 1979 yang melahirkan
penguasa anti-AS dan invasi ke Irak tahun 2003 yang memunculkan
kekuatan politik Syiah anti-AS, seperti kelompok Al Sadr. Adapun
pemerintah Syiah pro-AS di Baghdad dinilai lemah dan setiap saat bisa
ambruk jika pasukan AS ditarik dari Irak.
AS dan dunia Arab tak ingin kasus Iran dan Irak terulang di Bahrain.
Apalagi, Bahrain menjadi pangkalan Armada V AS, basis militer terbesar
di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah. Karena itu, AS akan
mempertahankan status quo di Bahrain, berapa pun harganya.
sumber : http://internasional.kompas.com/read/2011/04/25/08254212/Demokrasi.di.Arab.dan.Standar.Ganda.AS
--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment