"terdapat anggaran sebesar Rp 9,75 miliar yang terdiri dari biaya pemeliharaan website senilai Rp8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp1,3 miliar. "
Fantastis sekali, padahal untuk pemeliharaan domain cuma 2 juta setahun itu sudah kapasitas 20 GB, ya kalau yang lebih gede paling setahu nggak nyampe 10 juta. pembuatan web juga cuma berapa? makin nggak jelas aja DPR sekarang....
Miliaran Rupiah untuk IT DPR
www.dpr.go.id Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS.com - Dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi DPR tak sedikit. Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam, mengungkapkan, dalam pos anggaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010, terdapat anggaran sebesar Rp 9,75 miliar yang terdiri dari biaya pemeliharaan website senilai Rp8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp1,3 miliar.
Akan tetapi, apa yang tersaji dalam situs informasi DPR masih menuai kritikan. Selain substansi yang dinilai tidak informatif, proteksi situs dan penyediaan akun e-mail resmi bagi anggota Dewan masih dipertanyakan.
Selain itu, menurut catatan IBC, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:
1. Pembangunan dan pengembangan IT:
- belanja honor Rp 491,73 juta
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta
- belanja bahan Rp 174,24 juta
2. Seminar dan lokakarya:
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta
- belanja jasa Rp 207 juta
- belanja barang Rp 7,92 juta
- belanja modal, peralatan dan mesin Rp 6,6 miliar
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar
Menurut Roy, dalam proses penganggaran di Kesekjenan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR seharusnya menetapkan standar. "Jadi jelas apa yang mau dibeli, sesuai dengan kebutuhan anggota Dewan. Penganggaran DPR dan pengadaan oleh Sekjen harus mendukung tiga fungsi parlemen," kata Roy.
Ia juga meminta BPK untuk membuka hasil audit terhadap pengelolaan anggaran di DPR khususnya tahun 2009-2010. Pada hasil audit 2007-2008 terdapat status disclaimer dalam laporan perjalanan dinas DPR.
"Untuk audit tahun 2010, tidak ada statement BPK, seolah semuanya baik-baik saja. Kita tidak tahu apakah mereka mengaudit atau tidak. BPK penting melakukan audit sebagai lembaga kontrol keuangan negara," ujar Roy. ---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment