http://www.suara-islam.com/news/
Para tokoh lintas agama nyatakan Presiden SBY berbohong. Tapi tak
semua tuduhan itu layak. Ada fakta disembunyikan
Sebenarnya masalah ini sudah lama dibicarakan masyarakat bahwa demi
citra, pemerintahan Presiden SBY tega berbohong kepada rakyat.
Atau setidaknya pemerintah tak jujur dengan data yang disampaikan
kepada masyarakat, apakah itu menyangkut angka kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi, pemberantasan korupsi, dan sebagainya.
Contoh sederhana tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010
yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Itu menyebabkan Presiden
SBY atau Menko Perekonomian Hatta Rajasa membanggakan kehebatan kita.
Padahal kalau mau jujur, pemerintah nyaris tak berbuat apa-apa.
Infrastruktur perekonomian kita malah berantakan.
Kalau Indonesia tetap tumbuh karena memang kawasan Asia sedang tumbuh
tinggi. China tumbuh dua digit, India tumbuh dengan 8 atau 9%. Padahal
di kawasan Asia Tenggara, menurut laporan organisasi kerja sama
ekonomi dan pembangunan (OECD) yang berpusat di Paris, Indonesia
tumbuh paling rendah, kecuali dibanding Filipina. Menurut OECD, di
tahun 2010, Singapore tumbuh dengan 14%, Thailand 7%, Vietnam 6,8%,
dan Malaysia 6,5%. Semua menyalib Indonesia yang tumbuh cuma 6,1%.
Data seperti ini tak pernah dirilis pemerintah dengan jujur.
Tapi sekarang tuduhan berbohong ditudingkan kepada pemerintahan
Presiden SBY oleh para pemuka lintas agama. Melalui pernyataan pers di
kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta,
Senin, 10 Januari lalu, mereka nyatakan bahwa kebohongan itu adalah
bentuk pengkhianatan kepada rakyat. ''Kami mengimbau kepada elemen
bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk
kebohongan publik,'' kata Romo Benny Susetyo, pemuka Katolik itu.
Selain Benny Susetyo, tokoh lintas agama yang hadir adalah Ketua Umum
PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii
Maarif, Salahuddin Wahid (NU), Ketua Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yengawoe, Ketua Umum Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Martinus D. Situmorang, tokoh Budha,
Bikkhu Pannyavaro, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman
Udayana Sangging, dan rohaniawan Katolik Romo Magnis Suseno.
Tuduhan bahwa Presiden SBY berbohong memang tak main-main. Ada 18
kebohongan yang mereka temukan, 9 di antaranya kebohongan lama dan 9
lagi kebohongan baru. Misalnya, ketika media ramai memberitakan
peristiwa penyiksaan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar
negeri, Presiden SBY segera membuat keterangan pers bahwa dia akan
memberi telepon genggam untuk para TKW agar tak terjadi ketertutupan
informasi. Nyatanya sampai sekarang telepon genggam tak pernah
diberikan. Itu apa namanya, kalau bukan kebohongan publik?
Ketika terjadi ketegangan hubungan dengan Malaysia setelah tiga
petugas Indonesia ditangkap polisi Malaysia, September lalu, Presiden
SBY berpidato dari Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur,
menyatakan kasus itu sedang diusut. Pemerintah Malaysia sendiri, kata
SBY, sedang menginvestigasi masalah tersebut. Dengan pernyataan
Presiden, kemarahan rakyat yang mulai tersulut insiden itu menurun.
Tapi nyatanya sampai sekarang hasil investigasi yang dijanjikan tak
pernah ada. Itu tentu menjadi contoh sebuah kebohongan kepada rakyat.
Kebohongan yang lain, menurut para tokoh lintas agama itu, menyangkut
tekad Presiden untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Nyatanya
korupsi tumbuh dengan subur di Indonesia. Saking suburnya, Gayus
Tambunan, terdakwa korupsi Mafia Pajak yang sedang diadili, bisa
lolos pelesiran ke luar negeri.
Peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah
Republik. Malah mungkin peristiwa ini belum pernah terjadi di dunia
mana pun. Sungguh memalukan kepemimpinan Presiden SBY. Ada lagi
pernyataan SBY bahwa Indonesia akan surplus pangan, nyatanya kita
tetap pengimpor beras.
DI SINI BOHONG
Memang ada pula tuduhan itu yang meragukan, yaitu menyangkut isu
kepindahan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia di Washington
DC, Amerika Serikat. Presiden SBY mengatakan kepindahan itu atas
permintaan Bank Dunia. Padahal menurut sebuah media nasional
kepindahan atas paksaan Presiden SBY sendiri.
Boleh jadi informasi itu benar, tapi boleh jadi pula informasi pertama
yang benar. Jadi kasus ini meragukan sehingga tak bisa dipakai untuk
menuduh Presiden SBY berbohong. Apalagi, amat diragukan Presiden SBY
punya kemampuan memaksa Bank Dunia guna memberi jabatan bagi Sri
Mulyani, sebagaimana diungkapkan dalam keterangan pers tokoh lintas
agama. Sri Mulyani sendiri belum tentu bisa dipaksa-paksa SBY.
Hal yang sama dalam soal kebebasan pers. Presiden SBY menjanjikan
jaminan terhadap kebebasan pers dan polisi berjanji menindak tegas
setiap kasus kekerasan terhadap pers. Ternyata LBH Pers mencatat di
tahun 2010 terjadi 66 kasus kekerasan terhadap pers, meningkat
dibanding tahun sebelumnya yang hanya 56 kasus.
Tentu peningkatan itu tak bisa dijadikan alasan memojokkan SBY sebagai
berbohong dalam menjamin kebebasan pers. Toh tak satu pun indikasi
menunjukkan Presiden SBY ingin mengekang atau mengintimidasi kebebasan
pers. Malah SBY adalah politisi yang maklum benar manfaat pers untuk
kepentingan politik pencitraannya. Jadi tuduhan itu dipaksakan. Ada
tendensi pada kelompok ini untuk mencari simpati pers.
Lebih parah ketika kelompok ini mempersoalkan pidato Presiden SBY 17
Agustus 2010, tentang pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama.
Nyatanya, kata pernyataan pers itu, di tahun 2010 terjadi 33
penyerangan fisik atas nama agama. Pernyataan itu pun mengutip Kapolri
Bambang Hendarso Danuri bahwa di tahun 2009 terjadi 40 kasus kekerasan
Ormas, pada 2010 menjadi 49 kasus.
Di Indonesia sekarang ada kecendrungan terjadi peningkatan kekerasan,
termasuk kekerasan dengan latar belakang agama. Tapi itu tak serta-
merta bisa digunakan menuduh Presiden SBY berbohong. Soalnya, sulit
untuk menuduh pemerintah membiarkan kekerasan terjadi. Malah
sebenarnya pernyataan ini sendiri bermotif memojokkan kelompok Islam.
Misalnya, mereka tak mencari tahu kenapa terjadi peningkatan
ketegangan antar-agama terutama di Provinsi Jawa Barat. Laporan
International Crisis Group (ICG), badan independen yang berpusat di
Brussels, Belgia, 24 November tahun lalu, mengungkap telah terjadi
Kristenisasi agresif oleh Kristen Evangelical di Jawa Barat. Rakyat
miskin dipengaruhi untuk berpindah agama dengan bermacam hadiah dan
uang.
Gerakan itu kemudian mendapat reaksi dari sementara kelompok atau
Ormas Islam di provinsi itu. Ketegangan pun terjadi dan berpuncak pada
peristiwa Ciketing, Bekasi (lihat Ketika Agama Dipertukarkan Uang,
Suara Islam, 7 – 21 Januari 2011). Fakta ICG ini tak dilirik atau
disembunyikan oleh para pemuka lintas agama itu.
Maka tak berlebihan Ketua Umum PB NU Kiai Said Aqil Siradj menyatakan
para pemuka lintas agama itu tak bersikap pantas dalam pernyataan pers
yang menghebohkan itu. Kalau begini rakyat jugalah yang bertambah
bingung. Di sini bohong, di sana bohong, di mana-mana orang berbohong.
[AMRAN NASUTION]
--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. -Qs. 16 an-Nahl :125
Berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. -Qs. 4 an-Nisa' : 63
Gabung : Milis_Iqra-subscribe@googlegroups.com
Keluar : Milis_Iqra-unsubscribe@googlegroups.com
Situs 1 : http://groups.google.com/group/Milis_Iqra
Mod : moderator.milis.iqra@gmail.com
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
No comments:
Post a Comment